Disiplin PNS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran
pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disipilin
Pegawai Negeri Sipil,
b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang
Hukuman Jabatan dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu
ditinjau kembali dan disempurnakan.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978
tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(Ekaprasetia Pancakarsa);
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
2
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembar-an Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan
Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang
mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak
ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil;
b. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
3
Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar
jam kerja;
c. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai
Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;
d. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi
wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e. atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan
langsung dari pejabat yang berwenang menghukum;
f. perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang
berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan
kedinasan;
g. peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya
dengan kedinasan.
BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 2
Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
4
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan
atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat
mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri
sendiri, atau pihak lain;
c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah,
dan Pegawai Negeri Sipil;
d. mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan
sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan
sebaik-baiknya;
f. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah
baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang
berlaku secara umum;
g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
Negara;
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
5
i. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan,
dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
j. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal
yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah,
teru-tama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
k. mentaati ketentuan jam kerja;
l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan
sebaik-baiknya;
n. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat
menurut bidang tugasnya masing-masing;
o. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap
bawahannya;
p. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
q. menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap
bawahannya;
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
6
r. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
s. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk
mengembangkan kariernya;
t. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
u. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku
sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil,
dan terhadap atasan;
v. hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk
Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang
berlainan;
w. menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
x. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan
yang berlaku;
y. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
z. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap
laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
7
Pasal 3
(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :
a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau
martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
b. menyalahgunakan wewenangnya;
c. tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk
negara asing;
d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat
berharga milik negara;
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat
berharga milik Negara secara tidak sah;
f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan,
atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan Negara;
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
8
g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas
dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam
maupun di luar lingkungan kerjanya;
h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari
siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa
pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan
dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan;
i. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan
kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk
kepentingan jabatan;
j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
k. melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga
mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
l. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
m. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui
karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi,
golongan atau pihak lain;
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
9
n. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau
golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari
kantor/instansi Pemerintah;
o. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan
usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
p. memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya
tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah
dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilik
saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung
menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
q. melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun
sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan
swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke
atas atau yang memangku jabatan eselon I;
r. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga
dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi,
golongan atau pihak lain;
(2) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan
ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari
pejabat yang berwenang.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
10
BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Pertama
Pelanggaran Disiplin
Pasal 4
Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang
melang-gar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
3, adalah pelanggaran disiplin.
Pasal 5
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundangundangan
pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran
disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang
menghukum.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
11
Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 6
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
a. tegoran lisan;
b. tegoran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu)
tahun;
b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk
paling lama 1 (satu) tahun; dan
c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
12
(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
untuk paling lama 1 (satu) tahun;
b. pembebasan dari jabatan;
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Menghukum
Pasal 7
(1) Pejabat yang berwenang menghukum adalah :
a. Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang:
1. berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas
sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d;
2. memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang
wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada
ditangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
13
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf
b.
b. Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam
lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam :
1. Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri
Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang
IV/b ke atas;
2. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang
memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang
wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di
tangan Presiden.
c. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen bagi
Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing,
kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam :
1. Pasal 6 ayat (4) huruf d;
2. Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang
berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
14
3. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku
jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang
wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di
tangan Presiden.
d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil
Pusat yang diperbantukan pada daerah otonom dan bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungannya masingmasing,
kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam :
1. Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri
Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom;
2. Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3. Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke
atas;
e. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi
Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri, dipekerjakan/diperbantukan
pada negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di
luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4)
huruf b.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
15
(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina
golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Non
Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri/Sekretaris
Negara.
(3) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat
Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah
Otonom, hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas
usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
Pasal 8
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan
sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya
untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya
masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d, dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat
yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon V
atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
16
b. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang
memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV atau
pejabat lain yang setingkat dengan itu;
c. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat didelegasikan
kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendahrendahnya
eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
d. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada
pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya
eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
e. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b
dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan
struktural eselon I atau jabatan lain yang setingkat dengan itu.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
17
Bagian Keempat
Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian
Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 9
(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang
menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil
yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
a. secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang
menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat
mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang
menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat
mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4);
(3) Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan
pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
18
Pasal 10
Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum
dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila
dipandang perlu.
Pasal 11
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat memerintahkan
pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil
yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
Pasal 12
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis
hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan
secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
19
Pasal 13
(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan
ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya
hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
(2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin
yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama,
terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari
hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
Pasal 14
(1) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat
yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.
(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf b, dan huruf c, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan
oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan.
(3) Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan di-
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
20
sampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(4) Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.
Bagian Kelima
Keberatan Atas Hukuman Disiplin
Pasal 15
(1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat mengajukan
keberatan.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dan ayat (4), dapat
mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang
menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung
mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.
Pasal 16
(1) Keberatan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diajukan
secara tertulis melalui saluran hirarki.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
21
(2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu.
Pasal 17
(1) Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak
dapat diajukan keberatan.
(2) Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), hutuf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dapat diajukan
keberatan, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d.
Pasal 18
Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan
hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3
(tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
Pasal 19
(1) Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi
hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum yang
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
22
bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang di
ajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan
secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum yang bersangkutan dalam jangka wakttu 3
(tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan
itu.
Pasal 20
(1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat
keberatan tentang penjatuhan hukuman disiplin, wajib mengambil
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
(2) Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang
menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat
yang berwenang menghukum yang bersangkutan, Pegawai Negeri
Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, dan atau orang lain yang
dianggap perlu.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
23
Pasal 21
(1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat
atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang
berwenang menghukum.
(2) Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan surat keputusan
atasan pejabat yang berwenang menghukum.
(3) Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan
keberatan.
Bagian Keenam
Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 22
(1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)
yang dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil berlaku
sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang
menghukum kepada yang bersangkutan.
(2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
dan ayat (4) ;
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
24
a. apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku pada hari kelima
belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin itu, kecuali
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (4) huruf b;
b. apabila ada keberatan , mulai berlaku sejak tanggal keputusan
atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b;
c. jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (4) huruf b, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menghukum.
(3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak
hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka
hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai
tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman
disiplin tersebut.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
25
BAB IV
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
Pasal 23
(1) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang
IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d
dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian.
(2) Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Presiden.
Pasal 24
(1) Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib mengambil keputusan
mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil
kepadanya.
(2) Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian,
adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang
bersangkutan.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
26
BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 25
Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat meninjau
kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat
bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungannya
masing-masing.
Pasal 26
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia
pensiun pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) huruf
a, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.
Pasal 27
(1) Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi :
a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
b. Pegawai bulanan di samping pensiun.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
27
(2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang
atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(3) Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai bulanan
disamping pensiun, hanyalah jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.
Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Pasal 29
Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah
ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
28
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Hukuman jabatan yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan tetap berlaku.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952, tentang Hukuman Jabatan
(Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 202) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya
yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.
Pasal 32
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
29
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, SH
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 50
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
30
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENJELASAN UMUM
Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Nasional, diperlukan adanya
Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat
yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya
guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu, antara lain diperlukan
adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi
apa-bila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar.
Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati
dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negawai Sipil yang
melakukan pelanggaran disiplin.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
31
Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula tentang tata cara
pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tata cara
pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin itu
merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri
Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
Oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih
dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin itu.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
32
Pasal 4
Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar
oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi,
rekaman, atau alat komunikasi lainnya.
Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam
bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa
dengan itu.
Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. Termasuk pelanggaran
disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak mengedarkan, mempertontonkan,
menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi
anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 3, kecuali apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
33
Ayat (2)
Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan dinyatakan dan disampaikan secara
lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan pelanggaran disiplin.
Apabila seorang atasan menegor bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara
tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin.
Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis dinyatakan dan disampaikan
secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil
yang melakukan pelanggaran disiiplin.
Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan
secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil
yang melakukan pelanggaran disiplin.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
34
Ayat (3)
Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan
dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk
masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa
penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala
berikutnya.
Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji
berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1
(satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula.
Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji
berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya
masa menjalani hukuman disiplin.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
35
Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk
masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung
mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat
dipertimbangkan.
Ayat (4)
Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan
dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat
lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk
paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat
selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya
kembali pada pangkatnya yang semula.
Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan
pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin
berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
36
yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat
semula.
Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari
jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang
melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.
Huruf c.
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi
syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersangkutan diberikan hak pensiun.
Huruf d
Cuku jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
menjadi Pejabat Negara, diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan milik Negara,
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
37
badan-badan lnternasional yang berkedudukan di Indonesia, organisasi propesi, dan
badan/instansi lain, adalah pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan.
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan
pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang oleh Daerah Otonom yang
bersangkutan dipekerjakan/diperbantukan pada perusahaan daerah atau instansi/badan
lain, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
Huruf e
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, hanya berwenang menjatuhkan
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2) dan ayat (4) huruf b.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
38
Yang berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d, bagi Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah pejabat yang berwenang
menghukum dari instansi induk masing-masing.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah untuk mengetahui
apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran
disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau
menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin itu.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
39
Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan
demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadiladilnya
tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.
Apabila Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak
memenuhi panggilan untuk diperiksa tanpa alasan yang sah, maka dibuat panggilan
kedua, Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedang panggilan
kedua harus dibuat secara tertulis.
Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu
yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan.
Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak juga memenuhi panggilan kedua,
maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan
bahan-bahan yang ada padanya.
Ayat (2)
Huruf a
Pelanggaran disiplin yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
dijatuhi hukuman disiplin sebagaiman dimaksud dalam huruf ini pada dasarnya bersifat
ringan, oleh sebab itu pemeriksaan cukup dilakukan secara lisan.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
40
Huruf b
Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara, sehingga dapat
digunakan setiap saat apabila diperlukan.
Ayat (3)
Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin belum tentu
bersalah, oleh sebab itu pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud dengan
pemeriksaan secara tertutup adalah bahwa pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh
pejabat yang berkepentingan.
Pasal 10
Maksud dari pasal ini, adalah untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap
dalam rangka usaha menjamin obyektivitas.
Pasal 11
Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang
menghukum, tetapi untuk mempercepat pemeriksaan, maka pejabat yang berwenang
menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d dapat memerintahkan pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan itu, dengan ketentuan
bahwa pejabat yang diperintahkan melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat,
atau memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
41
Perintah untuk melakukan pemeriksaan itu dapat diberikan secara lisan atau
tertulis. Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf e, dan Pasal 8, harus melakukan sendiri pemeriksaan tersebut.
Pemeriksaaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran
disiplin yang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadapnya menjadi wewenang
Presiden, dilakukan oleh Pimpinan instansi yang bersangkutan.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Maksud dari pencantuman pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai
Negeri Sipil dalam keputusan hukuman disiplin, adalah agar Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
Pasal 13
Ayat (1)
Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap seorang
Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
42
Dalam hal yang sedemikian, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya dapat
dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu, haruslah dipertimbangkan dengan
seksama, sehingga setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat
diterima oleh rasa keadilan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Hukuman disiplin disampaikan secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil yang
dihukum oleh pejabat yang berwenang menghukum. Penyampaian hukuman disiplin itu
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
43
dapat dihadiri oleh pejabat yang asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari
Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.
Pasal 15
Ayat (1)
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), adalah hukuman
disiplin yang ringan dan telah selesai dijalankan segera setelah hukuman disiplin itu
dijatuhkan, oleh sebab itu tidak dapat diajukan keberatan.
Ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan
kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum apabila menurut pendapatnya
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau
pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang
benar.
Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. Keberatan
yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
44
Ayat (2)
Alasan-alasan keberatan harus dibuat dengan jelas dan lengkap
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Keberatan atas hukuman disiplin diajukan melalui saluran hirarki, oleh sebab itu
harus melalui pejabat yang berwenang menghukum. Pejabat yang berwenang menghukum
wajib mempelajari dengan seksama keberatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
dan membuat tanggapan tertulis atas keberatan itu.
Ayat (2)
Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut, maka pejabat yang
berwenang menghukum mengirimkan sekaligus tanggapannya, surat keberatan, dan berita
acara pemeriksaan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
45
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Tujuan dari ayat ini, adalah untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih lengkap
sebagai bahan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan.
Pasal 21
Ayat (1)
Apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum mempunyai alasan-alasan
yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap keputusan disiplin yang
telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum baik dalam arti memperingan,
memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin tersebut.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
46
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dapat
mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila dalam jangka
waktu 14 (empat belas ) hari itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mengajukan
keberatan, maka hal ini berarti ia menerima keputusan hukuman disiplin itu, oleh sebab itu
hukuman disiplin tersebut harus dijalankannya mulai hari ke 15 (lima belas).
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini terutama dalam rangka usaha
menyelamatkan kekayaan Negara, maka jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b perlu dilaksanakan dengan segera.
Pasal 23 sampai dengan Pasal 24
Cukup jelas
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
47
Pasal 25
Dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan
sebaik-baiknya, maka para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b,
huruf c, dan huruf d wajib mengikuti dan memperhatikan keadaan yang berlangsung dalam
lingkungannya masing-masing dan mengambil tindakan yang diperlukan tepat pada
waktunya. Dalam hubungan ini maka para pejabat tersebut dapat meninjau kembali
hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh para pejabat yang berwenang menghukum
dalam lingkungannya masing-masing, apabila ia mempunyai alasan-alasan yang kuat yang
didasarkan pada keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan.
Pasal 26 sampai dengan Pasal 32
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3176.
DPDoFcuments
Complete
Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s